Dewasa ini, beragam aplikasi dapat ditambahkan pada ponsel. Mulai dari sekedar mempercantik penampilan hingga penambahan fitur. Salah satu fitur tersebut diantaranya adalah untuk memantau atau memonitor kondisi ponsel milik sendiri hingga ponsel orang lain.
Fitur pemantau ponsel orang lain ini juga berkembang mulai dari sekedar ingin mengetahui aktifitas ponsel, hingga dapat mengendalikan fungsi ponsel lain.
Terlepas dari sisi positif dan negatif yang ditimbulkannya, aplikasi semacam ini kini semakin beragam dengan peningkatan beberapa fungsi lainnya.
1. Mobile Secuware
Fitur penyadap Mobile Secure bisa digunakan untuk memantau buah hati lewat fitur Remote Monitoring-nya. Selain itu, aplikasi ini dibekali kemampuan anti maling, bila sewaktu-waktu ponsel anda hilang atau dicuri, bisa diketahuilewat fasilitas M-Trax dan data yang ada didalamnyapun bias diselamatkan.
Aplikasi ini dapat didownload Lebih lanjut http://djatimurti.blogspot.com
2. Xelnex Lite
Aplikasi ini bisa dimanfaatkan untuk merekam pembicaraan telepon masuk dan keluar tanpa didahului bunyi ‘beep’. Jadi, terjaga kerahasiaannya. File rekaman bias berformat AMR, WAV atau MP3, dengan lokasi penyimpanan dapat diset di memori ponsel atau kartu memori. Aplikasi ini dapat didownload Lebih lanjut http://djatimurti.blogspot.com
3. Mobile-Spy
Merupakan layanan pengintai, yang memungkinkan pengguna ponsel berbasis Windows Smartphone memonitor aktifitas log semisal pesan sms dan informasi telepon secara diam-diam. Aplikasi ini dapat didownload Lebih lanjut http://djatimurti.blogspot.com
4. BT Info (ftp_bt 1.05 J2ME)
Selain digunakan untuk mengorek SMS, aplikasi BT Info juga bias mengendalikan semua fungsi ponsel, mulai dari mengakses keypad, phonebook, profile, alarm, volume, kamera, telepon (dialing), master reset hingga mematikan ponsel. Hanya saja, penyadapan dapat dilakukan sebatas jangkauan Bluetooth ponsel, kurang lebih 10 meter. Aplikasi ini dapat didownload Lebih lanjut http://djatimurti.blogspot.com
5. Call Recorder dan ALGAYA Call Magic
Call Recorder merupakan aplikasi untuk merekam dialog telepon, yang jika dikombinasikan dengan aplikasi pintar ALGAYA Call Magic, maka ponsel kita secara otyomatis bias menjawab sambungan telepon tanpa menekan salah satu tombol dan tanpa bunyi ringtone.
Aplikasi Call Recorder dapat didownload di http://www.symbianware.com/download.php?id=callrecorder60&pl=n6630
Aplikasi ALGAYA Call Magic dapat didownload Lebih lanjut http://djatimurti.blogspot.com
6. TimedSpy
Aplikasi ini dapat digunakan sebagai peralatan pengintai dan kita bisa mengatur kamera ponsel untuk melakukan pemotretan dalam interval waktu berbeda, bahkan mengirimkannya langsung ke nomor ponsel kita yang lain, via mms.
Aplikasi ini dapat didownload Lebih lanjut http://djatimurti.blogspot.com
7. Magic Blue Hack
Fitur yang tersedia pada aplikasi ini yaitu Make Call, Send SMS, Phonebook, Write Phonebook, Answer Call dan Hang Call. Aplikasi ini dapat didownload Lebih lanjut http://djatimurti.blogspot.com
8. BT TeRoR
Prinsip kerja aplikasi ini yaitu dengan memanipulasi Bluetooth ponsel untuk mengirimkan file/data ke ponsel target secara berulang-ulang. Dengan artian, pengiriman file tak akan berhenti meski ponsel target menolak (reject) file yang dikirimkan. Satu-satunya cara yaitu dengan mematikan Bluetooth ponsel. Aplikasi ini dapat didownload Lebih lanjut http://djatimurti.blogspot.com
9. Mobiscope Beta
Aplikasi ini memungkinkan pengguna ponsel mengakses kamera PC (webcam) lewat ponsel, dengan mudah dan amaan. Maklum, layanan ini didukung fasilitas password. Menariknya lagi, software ini dilengkapi fitur sensor gerak dan scheduler, untuk merekam situasipada waktu tertentu. Aplikasi ini dapat didownload Lebih lanjut http://djatimurti.blogspot.com
10. SMS Anywhere
Aplikasi ini bekerja dengan meneruskan (forward) semua SMS yang dikirim dan diterima ponsel target dan bekerja tanpa sepengtahuan pemilik ponsel. Karena aplikasi ini tidak menggunaklan user interface sehingga tidak akan terlihat di layer ponsel. Aplikasi ini dapat didownload
Lebih lanjut http://djatimurti.blogspot.com
Sabtu, 29 Agustus 2009
Minggu, 23 Agustus 2009
Perlunya Pengawasan Penggunaan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) pada sekolah - sekolah swasta
Penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah/BOS kepada sekolah swasta dinilai longgar dari pantauan. Sebagian sekolah kedapatan menggunakan dana ini untuk keperluan yang tidak efektif. Sementara di sekolah lain membutuhkan dan ini untuk kelangsungan belajar mengajar. "Kami belum pernah mendengar evaluasi penggunaan dana BOS untuk sekolah swasta, terutama sekolah swasta yang kaya. "Di sekolah-sekolah ini penggunaan dana BOS sering mendapat intervensi dari pihak yayasan," tutur Ketua Dewan Pendidikan Kota Medan, Mutsyuhito Solin, Rabu (29/7) di Medan.
Pihak yayasan sekolah hanya berurusan dengan dinas pendidikan pada saat akan menggelar ujian. Mereka berkepentingan menyerahkan daftar peserta ke dinas pendidikan. Selain urusan ini, tuturnya, pihak sekolah swasta jarang memberikan laporan, termasuk penggunaan dana BOS. "Penggunaan dana di sekolah swasta ini perlu diawasi secara transparan," katanya.
Solin mengelompokkan tiga sekolah swasta penerima BOS yaitu sekolah swasta kaya yang menolak dana BOS, sekolah swasta yang menerima dan membuat laporan, dan serta sekolah swasta penerima BOS yang tidak membuat laporan penggunaan dengan baik. Dari surveinya, hanya 15 persen sekolah swasta di Medan yang penggunaan dana BOS tanpa diintervensi pihak yayasan. "Yang banyak terjadi, sekolah swasta pengguna BOS yang diintervensi pihak yayasan," katanya.
Akui
Kepala Dinas Pendidikan Medan Hasan Basri mengakui adanya sejumlah sekolah swasta kaya yang menggunakan dana BOS tidak efektif. Hasan mengaku sudah menegor sekolah yang bersangkutan. "Saat ini sekolah tersebut, menolak pemberian dana BOS. Itu hak mereka, penggunaan yang tidak efektif bukan berarti bersalah," katanya.
Persoalan seperti ini, tuturnya, muncul karena dalam petunjuk teknis Departemen Pendidikan tidak melarang sekolah kaya menerima BOS. Sekarang semua sekolah baik negeri maupun swasta berkewajiban membebaskan biaya pendidikan bagi siswa miskin.
Hasan mengatakan, pengawasan penggunaan dana BOS dilakukan oleh inspektorat dan badan pengawas Kota Medan. Laporan pengawasan penggunaan dana ini kemudian diberikan ke Dinas Pendidikan Medan. Dana BOS untuk tahun 2009 ini meningkat baik untuk sekolah dasar maupun untuk sekolah menengah pertama (SMP).
Dana BOS untuk SD di kabupaten sebesar Rp 397.000 dari sebelumnya Rp 254.000 per orang per tahun dan untuk siswa SD yang berada di kota sebesar Rp 400.000 per tahun. Adapun BOS untuk siswa SMP di kabupaten naik dari Rp 354.000 menjadi Rp 570.000 per orang per tahun. Sedangkan siswa SMP di kota besar menjadi Rp 575.000 per orang per tahun.
Pihak yayasan sekolah hanya berurusan dengan dinas pendidikan pada saat akan menggelar ujian. Mereka berkepentingan menyerahkan daftar peserta ke dinas pendidikan. Selain urusan ini, tuturnya, pihak sekolah swasta jarang memberikan laporan, termasuk penggunaan dana BOS. "Penggunaan dana di sekolah swasta ini perlu diawasi secara transparan," katanya.
Solin mengelompokkan tiga sekolah swasta penerima BOS yaitu sekolah swasta kaya yang menolak dana BOS, sekolah swasta yang menerima dan membuat laporan, dan serta sekolah swasta penerima BOS yang tidak membuat laporan penggunaan dengan baik. Dari surveinya, hanya 15 persen sekolah swasta di Medan yang penggunaan dana BOS tanpa diintervensi pihak yayasan. "Yang banyak terjadi, sekolah swasta pengguna BOS yang diintervensi pihak yayasan," katanya.
Akui
Kepala Dinas Pendidikan Medan Hasan Basri mengakui adanya sejumlah sekolah swasta kaya yang menggunakan dana BOS tidak efektif. Hasan mengaku sudah menegor sekolah yang bersangkutan. "Saat ini sekolah tersebut, menolak pemberian dana BOS. Itu hak mereka, penggunaan yang tidak efektif bukan berarti bersalah," katanya.
Persoalan seperti ini, tuturnya, muncul karena dalam petunjuk teknis Departemen Pendidikan tidak melarang sekolah kaya menerima BOS. Sekarang semua sekolah baik negeri maupun swasta berkewajiban membebaskan biaya pendidikan bagi siswa miskin.
Hasan mengatakan, pengawasan penggunaan dana BOS dilakukan oleh inspektorat dan badan pengawas Kota Medan. Laporan pengawasan penggunaan dana ini kemudian diberikan ke Dinas Pendidikan Medan. Dana BOS untuk tahun 2009 ini meningkat baik untuk sekolah dasar maupun untuk sekolah menengah pertama (SMP).
Dana BOS untuk SD di kabupaten sebesar Rp 397.000 dari sebelumnya Rp 254.000 per orang per tahun dan untuk siswa SD yang berada di kota sebesar Rp 400.000 per tahun. Adapun BOS untuk siswa SMP di kabupaten naik dari Rp 354.000 menjadi Rp 570.000 per orang per tahun. Sedangkan siswa SMP di kota besar menjadi Rp 575.000 per orang per tahun.
Tunjangan Profesi
Pemerintah memberikan tunjangan profesi kepada guru yang telah memiliki sertifikat guru yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan dan/atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
Tunjangan profesi diberikan setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah pada tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama.
Tunjangan profesi dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
PENGELOLAAN BERKAS DATA GURU UNTUK PENERBITAN SK DIRJEN PMPTK TENTANG PENERIMA TUNJANGAN PROFESI TAHUN 2009
Buku Pedoman ini disusun sebagai acuan bagi pihak yang berkepentingan terutama Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP), Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, dan Ditjen PMPTK dalam pelaksanaan pengelolaan berkas data guru untuk penerbitan SK Dirjen PMPTK tentang penerima tunjangan profesi. selengkapnya dapat diunduh/download di sini.
PELAKSANAAN PENYALURAN TUNJANGAN PROFESI TAHUN 2009
Pada tahun 2008 telah dilaksanakan sertifikasi guru dalam jabatan terhadap 200.000 orang, dari jumlah tersebut sebagian diantaranya telah lulus dan dengan demikian dinyatakan sebagai guru profesional. Peningkatan profesionalitas guru tersebut harus diikuti dengan peningkatan kesejahteraan. Salah satu bentuk peningkatan kesejahteraan guru adalah berupa tunjangan profesi yang besarnya setara dengan satu kali gaji pokok bagi guru yang memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan lainnya.
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 tahun 2007 tentang penyaluran tunjangan profesi bagi guru menyatakan bahwa Guru yang telah memiliki sertifikat pendidik dan nomor registrasi guru dari Departemen Pendidikan Nasional diberikan tunjangan profesi dengan ketentuan yang bersangkutan melaksanakan tugas sebagai guru dengan beban kerja yang sesuai dengan peraturan. Untuk kelancaran pemberian tunjangan profesi bagi guru yang telah memenuhi persyaratan perlu disusun pedoman penyaluran tunjangan profesi.
Buku pedoman ini disusun sebagai acuan bagi semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan penyaluran tunjangan profesi. selengkapnya dapat diunduh/download di sini.
Nomor SK Tunjangan Profesi
SK Tunjangan Profesi Yang Telah Ditandatangani Dirjen PMPTK
Tunjangan profesi diberikan setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah pada tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama.
Tunjangan profesi dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
PENGELOLAAN BERKAS DATA GURU UNTUK PENERBITAN SK DIRJEN PMPTK TENTANG PENERIMA TUNJANGAN PROFESI TAHUN 2009
Buku Pedoman ini disusun sebagai acuan bagi pihak yang berkepentingan terutama Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP), Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, dan Ditjen PMPTK dalam pelaksanaan pengelolaan berkas data guru untuk penerbitan SK Dirjen PMPTK tentang penerima tunjangan profesi. selengkapnya dapat diunduh/download di sini.
PELAKSANAAN PENYALURAN TUNJANGAN PROFESI TAHUN 2009
Pada tahun 2008 telah dilaksanakan sertifikasi guru dalam jabatan terhadap 200.000 orang, dari jumlah tersebut sebagian diantaranya telah lulus dan dengan demikian dinyatakan sebagai guru profesional. Peningkatan profesionalitas guru tersebut harus diikuti dengan peningkatan kesejahteraan. Salah satu bentuk peningkatan kesejahteraan guru adalah berupa tunjangan profesi yang besarnya setara dengan satu kali gaji pokok bagi guru yang memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan lainnya.
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 tahun 2007 tentang penyaluran tunjangan profesi bagi guru menyatakan bahwa Guru yang telah memiliki sertifikat pendidik dan nomor registrasi guru dari Departemen Pendidikan Nasional diberikan tunjangan profesi dengan ketentuan yang bersangkutan melaksanakan tugas sebagai guru dengan beban kerja yang sesuai dengan peraturan. Untuk kelancaran pemberian tunjangan profesi bagi guru yang telah memenuhi persyaratan perlu disusun pedoman penyaluran tunjangan profesi.
Buku pedoman ini disusun sebagai acuan bagi semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan penyaluran tunjangan profesi. selengkapnya dapat diunduh/download di sini.
Nomor SK Tunjangan Profesi
SK Tunjangan Profesi Yang Telah Ditandatangani Dirjen PMPTK
Monitoring dan Evaluasi Sertifkasi Guru Tahun 2009
Sertifikasi guru dimulai tahun 2007 dan sampai dengan tahun 2009 ini telah disediakan kuota 600.450 guru untuk mengikuti sertifikasi guru. Tahapan pelaksanaan sertifikasi guru dimulai dari penetapan kuota, penetapan peserta, penyusunan dokumen portofolio, sampai pada tahap penilaian portofolio di perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi guru yang ditetapkan oleh pemerintah.
Dengan program sertifikasi guru ini diharapkan dapat meningkatkan mutu pembelajaran dan mutu pendidikan di Indonesia secara berkelanjutan. Peningkatan mutu dapat tercermin dari proses penyelenggaraan sertifikasi guru yang bermutu mulai dari proses penentuan kuota sampai pada penilaian dokumen portofolio.
Untuk mengetahui sejauh mana kegiatan sertifikasi guru dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, Direktorat Profesi Pendidik, Ditjen PMPTK melaksanakan monitoring dan evaluasi sertifikasi guru.
Tujuan umum monitoring dan evaluasi adalah untuk mengetahui sejauh mana kegiatan sertifikasi dilaksanakan sesuai dengan prosedur operasional standar yang telah ditetapkan, sejauh mana instansi terkait menjalankan perannya dalam pelaksanaan sertifikasi guru, dan untuk mengetahui dampak sertifikasi terhadap guru, kinerja sekolah dan hasil belajar siswa.
Secara khusus monitoring dan evaluasi ini ingin mendapatkan informasi tentang (1) proses penetapan peserta sertifikasi guru yang dilakukan di Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, (2) pelaksanaan penilaian portofolio sertifikasi guru sebagai masukan dalam memperbaiki pelaksanaan sertifikasi guru yang akan datang, (3) permasalahan/kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan penilaian portofolio guru, (4) perkembangan pelaksanaan penilaian portofolio sertifikasi guru, dan (5) dampak sertifikasi guru baik terhadap guru, kinerja sekolah dan hasil belajar siswa.
Responden dalam kegiatan ini adalah penanggung jawab sertifikasi guru di LPMP, Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Pengawas, Kepala Sekolah (SD, SMP, SMA/SMK), Guru sudah lulus sertifikasi (SD, SMP, SMA/SMK), Guru belum ikut sertifikasi (SD, SMP, SMA/SMK) dan siswa.
Guru Jangan Tertipu Dengan Undangan Bimbingan Ujian Sertifikasi Guru Tahun 2009
| Karena banyaknya pertanyaan dari guru, perlu disampaikan, kepada Bapak/Ibu Guru diseluruh Indonesia bahwa Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik Tenaga Kependidikan (Ditjen PMPTK) tidak mempunyai program kegiatan Bimbingan Ujian Sertifikasi Guru Tahun 2009. Surat yang telah beredar tersebut palsu dan salah satu bentuk penipuan yang mengatasnamakan Depdiknas. Bagi guru yang menerima undangan yang sejenis, harap lakukan: 1. Pengecekan kepada dinas pendidikan setempat |
Kamis, 13 Agustus 2009
Langganan:
Postingan (Atom)
