Tri Joko dan Komitmen Dewan Pendidikan

Bogor (Mandikdasmen): Satu di antara Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota yang tidak menerima subsidi baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah adalah Dewan Pendidikan Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Menurut Tri Joko Hiranto, Sekretaris Dewan Pendidikan Kabupaten Banyumas, sejak 2008 Dewan Pendidikan Kabupaten Banyumas tidak menerima subsidi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyumas.

Ketika Pemerintah Pusat memutuskan mulai 2010 tak memberikan subsidi, Tri Joko menyadari tak sepeser pun rupiah mendanai kegiatan operasional lembaga yang menaunginya. Namun kondisi demikian tak menyurutkan tekadnya bersama anggota lain untuk terus berjuang memajukan pendidikan. Kegiatan tetap jalan, dipilih dan dipilah mana yang tidak membutuhkan anggaran besar. “Misalnya sosialisasi Komite Sekolah dan pelatihan Komite Sekolah,” katanya, Selasa (2/3). Selain sosialisasi juga monitoring Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) serta menjaring informasi dari masyarakat.

Lalu apa yang membuat mereka tetap bertahan? Komitmen, aku Tri Joko. Mereka tetap bergelut dengan pekerjaan masing-masing dan kegiatan Dewan Pendidikan dilakukan dengan koordinasi yang cair. Memang ada sedikit masalah, tambah Tri Joko, seperti Ketua Dewan Pendidikan yang sibuk dengan keanggotannya di DPRD dan sejumlah anggota yang pindah rumah lantaran pindah tugas.

Tri Joko dan rekan-rekannya bukannya tidak melakukan komunikasi dengan Dinas Pendidikan dan Bupati Banyumas. “Sebenarnya kita sering mengadakan komunikasi tapi sampai hari ini kita belum mendapat informasi yang jelas kenapa itu tidak dimasukkan, entah karena lupa atau apa,” ucapnya. Bahkan ia menilai sejumlah agenda pembangunan yang dilakukan Pemkab Banyumas kurang urgen. “Yang urgen bagi saya pendidikan dan kesehatan karena itu public service langsung dan itu membutuhkan dana yang besar,” ujarnya.

Yang membuat upaya komunikasi tak kunjung menuai hasil, Tri Joko menilai, lantaran terdapat perbedaan sudut pandang dalam melihat masalah. “Kita mempunyai kesulitan untuk memberi masukan kepada Pemerintah Daerah karena beliau punya keyakinan yang tidak bisa kita tawar,” keluhnya. “Selain itu, teman-teman di Dewan Pendidikan agak cerewet.”

Ketiadaan pemberian subsidi, kata Tri Joko, bukan indikasi Pemda tidak mengerti persoalan pendidikan. “Mereka tahu. Saya yakin mereka bukan orang bodoh. Semuanya orang pintar dan pernah mengenyam pendidikan,” ujarnya. “Saya tidak tahu pemikiran mereka. Ada pemikiran secara sistemik yang kita rasakan.”

Bagaimana dengan komunikasi dengan pelaku dunia usaha dan dunia industri (DUDI)? Dulu, pada 2008, setelah APBD tak lagi mendanai operasional Dewan Pendidikan Kabupaten Banyumas, anggota lembaga ini menjalin komunikasi dengan mereka. “Ada seorang teman. Kita mengadakan kegiatan pada 2008 itu karena sudah berlangsung dan banyak, teman kita yang nomboki,” kisah Tri Joko. “Dari situ muncul ketidakpenakan kita. Dewan Pendidikan kok seolah-olah tergantung pada satu orang. Mengemis.” Maka sejak itu komunikasi dengan DUDI ‘dibekukan’. “Kalau kita mengundang mereka kita membutuhkan dana.”

Waktu terus bergulir dan Dewan Pendidikan Kabupaten Banyumas terus ‘bernapas’. Tak satupun anggota yang masih bertahan berpikir untuk mundur perlahan. “Siapapun bupatinya kita tetap komitmen pada dunia pendidikan,” kata Tri Joko. “Tanpa Dewan Pendidikan pun kita berkomitmen pada dunia pendidikan.”

Orientasi ‘perjuangan’ Tri Joko dan rekan-rekannya kini pada advokasi kepentingan masyarakat. Dan ia berharap komitmen itu tetap dipegang teguh teman-temannya.